Dalam regulasi yang ada, status NPWP yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan tetap aktif jika Wajib Pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan meskipun nihil. Namun demikian, pada beberapa kondisi, NPWP yang dimiliki Wajib Pajak bisa saja menjadi Non Efektif atau bahkan dihapuskan.

Hal tersebut terjadi karena sumber penghasilan atau kegiatan usaha yang menjadikan seorang wajib pajak, terhenti atau tidak lagi beroperasi. Dengan status ini, maka Wajib Pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), juga tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda. Status ini bersifat sementara, artinya bisa diaktifkan kembali.

Kriteria Wajib Pajak Non Efektif

Sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, Wajib Pajak dapat dikecualikan dari pengawasan rutin oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakuka pekerjaan bebas;
  • Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  • Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  • Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitka keputusan; atau
  • Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Tahap Pengajuan Status Wajib Pajak Non Efektif

Sebelum masuk ke tahap pengajuan, pastikan usaha Anda sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif. Berikut tahap untuk Pengajuan Status Wajib Pajak Non Efektif:

1). Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif sebagai bentuk permohonan untuk menjadi Wajib Pajak Non Efektif.

2). Permohonan ini bisa Anda lakukan secara online dengan mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman website Ditjen Pajak www.pajak.go.id maupun secara tertulis dengan mengisi Formulir tersebut dan mengirimkannya ke KPP, yang dapat dikirim dengan 3 cara berikut ini:

  • Secara langsung ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
  • Mengirim formulir perubahan data Wajib Pajak melalui pos.
  • Melalui perusahaan jasa ekspedisi meupun kurir.

3). Wajib Pajak yang telah menyampaikan formulir tersebut juga harus menyertakan dokumen yang disyaratkan melalui e-Registration maupun secara langsung ke KPP wilayah tempat tinggal atau tempat usaha wajib pajak. Dokumen yang disyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak non efektif. Salah satunya dengan menyertakan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif. Berikut merupakan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif:

  • Download | Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif
  • Download | Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif

Catatan:
Batas waktu penyerahan dokumen yang disyaratkan adalah 14 hari setelah Wajib Pajak mengirimkan Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif. Bila setelah 14 hari kerja KPP belum menerima dokumen yang dimaksud secara lengkap, maka permohonan untuk menjadi wajib pajak NE dianggap tidak diajukan.

4). Apabila dokumen yang disyaratkan sudah diterima secara lengkap, maka KPP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. Pastikan Anda menyimpan dokumen Bukti Penerimaan Surat ini.

5). Adapun untuk menetapkan wajib pajak non efektif secara jabatan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan penelitian administrasi perpajakan terlebih dahulu, sebelum menetapkan seorang wajib pajak sebagai wajib pajak NE.

6). Bila KPP telah menyetujui permohonan wajib pajak dan telah menetapkannya menjadi wajib pajak NE, maka KPP akan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak dimaksud.

7). Selanjutnya pusat informasi perpajakan Kantor Pusat DJP akan memberikan kode “NE” pada master file Wajib Pajak yang bersangkutan, artinya permohonan Anda telah disetujui.

Anda bisa menonaktifkan status wajib pajak Anda dengan mengajukanan perusahaan atau diri Anda sendiri sehingga berstatus ‘NE’. Agar Anda tidak lagi diwajibkan membayar atau melaporkan pajak, ketika sumber penghasilan atau usaha Anda terhenti. Penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak non efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Dan penetapan ini hanya bisa dilakukan oleh KPP.

Demikian artikel mengenai Formulir Perubahan Data Wajib Pajak. Semoga informasi yang dimuat dalam artikel ini bermanfaaat. Terima kasih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here